WARTA 24 MALUKU

Daftar Gratis!

Ketikan alamat email anda. Gratis!

Delivered by FeedBurner

Papua termasuk 10 provinsi sangat rawan korupsi di Pilkada Serentak

Posted by On 00.06

Papua termasuk 10 provinsi sangat rawan korupsi di Pilkada Serentak

(function() { var cx = '005214336926050136894:maikcymuhbi'; var gcse = document.createElement('script'); gcse.type = 'text/javascript'; gcse.async = true; gcse.src = 'https://cse.google.com/cse.js?cx=' + cx; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(gcse, s); })();

  • Home
  • Tanah Papua
    • Anim Ha
    • Domberai
    • Bomberai
    • Lapago
    • Meepago
    • Mamta
    • Saireri
  • Berita Papua
    • Polhukam
    • Pendidikan dan Kesehatan
    • Otonomi
    • Nasional & Internasional
    • Lembar Olahraga
    • Jayapura Membangun
    • Infrastruktur
    • Ekonomi, Bisni & Keuangan
    • Seni Budaya
    • Nabire Membangun
  • Pasifik
  • Nusa
    • Ibukota
    • Jawa
    • Sumatera
    • Bali & Nusa Tenggara
    • Kalimantan
    • Sulawesi
    • Maluku
  • Artikel
    • Indepth
    • Opini
    • Pengalaman
    • Pernik Papua
    • Perempuan & Anak
    • Selepa
  • More
  • Pilihan Editor
  • Surat & Sumbangan Pembaca
  • Rilis Pers & Advertorial
  • PR Newswire
  • Berita Foto
  • Resources
    • Blog
    • Arsip
    • West Papua Daily
    • Laporan Warga
    • Saya Komen!!!
  • 2013-2016
  • Show/Hide
    1. Home
    2. Nasional & Internasional
    3. Papua termasuk 10 provinsi sangat rawan korupsi di Pilkada Serentak
    • Selasa, 27 Februari 2018 â€" 12:26
    • 84x views
    Papua termasuk 10 provinsi sangat rawan korupsi di Pilkada Serentak Ilustrasi â€" Tempo.co

    Papua No. 1 News Portal | Jubi

    Jayapura, Jubi â€"Provinsi Papua termasuk dalam 10 provinsi yang akan menggelar pemilihan kepala daerah tahun ini, dan dinilai masuk dalam kategori sangat rawan terjadi tindak pidana korupsi.

    Kriteria sangat rawan korupsi ini salah satunya dinilai dari adanya petahana, baik kepala daerah atau wakilnya, yang kembali mencalo nkan diri.
    Deputi Indonesia Budget Center (IBC) Ibeth Koesrini mengatakan, IBC melakukan kajian terkait titik-titik rawan korupsi Pilkada Serentak 2018. Hasilnya, sebanyak 10 provinsi dari 17 provinsi yang menyelenggarakan Pilkada gubernur dan wakil gubernur berada dalam kategori sangat rawan.
    Provinsi-provinsi tersebut adalah Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Papua, dan Maluku Utara.
    Selain petahana kepala daerah atau wakilnya yang mencalonkan diri lagi, tingkat kerawanan terjadi karena adanya suami atau istri anggota legislatif yang menjadi juru kampanye atau tim pemenangan, terjunnya politisi dan mantan politisi atau aparatur sipil negara.
    Selain kategori sangat rawan, ada juga lima provinsi yang masuk kategori rawan yakni Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Bali Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan. Dua provinsi berkategori rawan sedang yakni Sumatera Utara dan Sulawesi Tenggara.
    "Kateg ori rawan, di wilayah itu ada mantan eksekutif nonwilayah Pilkada, mantan TNI/Polri, suami atau istri wali kota petahana serta mantan bupati (yang turut dalam Pilkada serentak)," kata Ibeth di Jakarta, Minggu (25/2/2018).
    Selain itu, tambah Ibeth, petahana atau pihak-pihak yang berada dalam klaster sangat rawan memiliki relasi kuasa kuat dengan pemilihan di tingkat provinsi. Ia memberikan contoh seorang bupati yang mencalonkan diri sebagai gubernur. Menurut Ibeth, pengaruh calon gubernur tentu sudah terbangun cukup kuat.
    Sementara itu, untuk kategori sedang, dalam kompetisi Pilkada terdapat calon dari bukan pejabat, PNS eselon III ke bawah serta kalangan pengusaha.

    Melihat hasil kajian ini, IBC merekomendasikan pada Bawaslu untuk bersama-sama dengan KPK dan Satgas antipolitik uang untuk meningkatkan pengawasan terhadap kandidat petahana. Selain itu, pengawasan juga perlu bagi kandidat yang memiliki relasi kuasa kuat dalam penggunaan fasilitas dan anggaran publ ik bagi pemenangan Pilkada.
    "Bawaslu juga perlu menggandeng masyarakat untuk meningkatkan pemantauan dan pelaporan terkait politik uang dan penggunaan fasilitas serta anggaran daerah untuk pemenangan," tambah Ibeth.
    Tak hanya tingkat provinsi, IBC juga mengkaji Pilkada di kabupaten/kota. Tak jauh berbeda dengan Pilkada provinsi, lebih dari 50 persen wilayah digolongkan ke dalam kategori sangat rawan. Dari 115 Pilkada kabupaten/kota, sebanyak 95 kabupaten/kota memiliki kategori sangat rawan, 35 kabupaten/kota dalam kategori rawan dan 29 kabupaten/kota dalam kategori sedang.

    APBD “diutak-atik”

    Tahun politik 2018 dan 2019 menjadi masa yang paling rawan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) diutak-atik, khususnya oleh kepala daerah. Dari catatan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), setidaknya ada empat modus politisasi APBD oleh kepala daerah yang kembali mencalonkan diri alias petahana dalam pilkada sere ntak 2018.
    Peneliti Fitra Gurnadi R mengungkapkan modus pertama, yakni melakukan mark down terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Petahana berpotensi menggunakan selisih mark down tersebut untuk modal pemenangan dalam pilkada.
    "Memang penurunan PAD ini tidak selamanya karena tahun politik, bisa ada faktor lainnya. Masyarakat sipil patut curiga pada daerah-daerah yang secara signifikan mengalami penurunan PAD menjelang tahun politik," kata Gurnadi dalam diskusi bertajuk 'APBD di Tahun Politik: Awasi! APBD Rawan Bancakan Menjelang Pilkada' di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2018).
    Berdasarkan data FITRA, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur merupakan provinsi-provinsi yang mengalami nilai penurunan PAD terbesar selama tiga tahun terakhir, yang rata-rata mencapai Rp 7,2 miliar.
    Modus kedua, yakni pemanfaatan belanja hibah dan bantuan sosial. Menurut Gurnadi, peningkatan belanja sosial pada sektor-sektor yang berpotensi mengundang simpati publik menjelang pilkada patut menjadi sorotan.
    "Ada sembilan daerah yang secara mengejutkan menaikkan dana hibah-bansos sampai 35 persen menjelang pilkada," kata Gurnadi.
    Gunardi menilai, para petahana suka memanfaatkan sitausi ini untuk perbaikan citra. "Apa pun programnya, yang penting foto," ujar dia.
    Modus lainnya, lanjut Gurnadi, pemanfaatan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) oleh petahana. Gunardi mengambil contoh kasus kepala daerah Situbondo yang pada tahun 2007 tertangkap menyelewengkan SILPA dari tahun 2005 untuk dijadikan investasi tambang batu bara.
    Di benak kepala daerah, SILPA ini adalah sisa anggaran yang harus dihabiskan secepat mungkin untuk penyerapan anggaran.
    "Ada juga yang kemudian dimanfaatkan oleh petahana untuk jadi uang kas untuk kampanye," jelas Gunardi.
    Modus terakhir, penyalahgunaan suntikan dana ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Padahal, salah satu tujuan keberadaan BUMD ada lah untuk meningkatkan pendapatan daerah.
    "(BUMD) sering dijadikan suatu bancakan menjelang pilkada, untuk pendanaan dana kampanye dan sebagainya," ucap Gurnadi. (CNN Indonesia)

    '); }} catch (e) {}} var environmentVars = { slot: document.getElementById(lkqdSettings.playerContainerId), videoSlot: document.getElementById(lkqdSettings.playerId), videoSlotCanAutoPlay: true, lkqdSettings: lkqdSettings }; function onVPAIDLoad() { lkqdVPAID.subscribe(function() { lkqdVPAID.startAd(); }, 'AdLoaded'); } var vpaidFrame = document.createElement('iframe'); vpaidFrame.id = lkqdSettings.lkqdId; vpaidFrame.name = lkqdSettings.lkqdId; vpaidFrame.style.display = 'none'; var vpaidFrameLoaded = function() { vpaidLoader = vpaidFrame.contentWindow.document.createElement('script'); vpaidLoader.src = 'https://ad.lkqd.net/vpaid/formats.js?pid=195&sid=496646'; vpaidLo ader.onload = function() { lkqdVPAID = vpaidFrame.contentWindow.getVPAIDAd(); onVPAIDLoad(); lkqdVPAID.handshakeVersion('2.0'); lkqdVPAID.initAd(lkqdSettings.playerWidth, lkqdSettings.playerHeight, 'normal', 600, creativeData, environmentVars); }; vpaidFrame.contentWindow.document.body.appendChild(vpaidLoader); }; vpaidFrame.onload = vpaidFrameLoaded; vpaidFrame.onerror = vpaidFrameLoaded; document.documentElement.appendChild(vpaidFrame); })(); Reporter :Admin Jubi [email protected] Editor : Galuwo
    Tinggalkan Komentar : Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

    Sebelumnya

    Pantau tahapan Pilkada, ini temuan Komnas HAM

    Selanjutnya

    Baca Juga
    • ULMWP sambut positif hasil KTT MSG di Port Morresby

      Berita Papua â€" Sabtu, 17 Februari 2018
    • Ada “perubahan berbahaya” di Timur Tengah

      Dunia â€" Jumat, 23 Februari 2018
    • Mereka sedang membunuh Koroway dengan air perak dan logam mulia

      Pilihan Editor â€" Selasa, 20 Februari 2018
    • Lima Kabupaten di Papua endemis tinggi malaria

      Penkes â€" Rabu, 21 Februari 2018
    • Masyarakat adat Mambra ingin kembali ke Mamta

      Seni & Bud aya â€" Kamis, 22 Februari 2018

    Komen Saya

    • Warga Bicara Soal Tiket Pesawat yang Mahal di Papua 26 November 2015 | 11:58 pm
    • Jejak Pasukan Sekutu di Bougainville 23 November 2015 | 11:44 pm
    • 10 Fakta Hiu Karpet Berbintik 23 November 2015 | 11:34 pm
    • Apa Kata Mereka Tentang Kawasan Cagar Alam Cycloop? 19 November 2015 | 11:26 pm

    Laporan Warga

    Simak Juga Novel Lembayung Senja Dilaunching
    Minggu, 11 Februari 2018 | 12:14
    Diproduksi : West Papua Updates (WPU) SONAMAPA Gelar Literasi Baca Buku Sejarah Papua
    Rabu, 20 Desember 2017 | 22:23
    Diproduksi : West Papua [email protected] Aksi Tolak Pekuburan Umum
    Minggu, 11 Februari 2018 | 12:07
    Diproduksi : West Papua [email protected] Kematian Alex Sambom
    Minggu, 11 Februari 2018 | 12:09
    Diproduksi : West Papua Updates Lagu dan Puisi Untuk Kehidupan
    Kamis, 14 Desember 2017 | 03:21
    Diproduksi : West Papua Updates Tuntutan Tutup Freeport
    Kamis, 14 Desember 2017 | 03:37
    Diproduksi : West Papua Updates ‹ › Terkini
    • SMKN Penerbangan bangun kerjasama dengan sejumlah maskapai

      Jayapura Membangun â€" Selasa, 27 Februari 2018 | 13:35 WP
    • Papua termasuk 10 provinsi sangat rawan korupsi di Pilkada Serentak

      Nasional & Internasional â€" Selasa, 27 Februari 2018 | 12:26 WP
    • Pemerintah bakal bangun 150 rumah di Asmat

      Otonomi â€" Selasa, 27 Februari 2018 | 12:02 WP
    • Berjualan kepiting, sehari bisa meraup pendapatan Rp 3 juta

      Ekonomi â€" Selasa, 27 Februari 2018 | 11:22 WP
    • DPRD minta masyarakat taat aturan

      Jayapura Membangun â€" Selasa, 27 Februari 2018 | 10:46 WP
    • Revitalisasi Bandara Sentani harus berdampak pada masyarakat l okal

      Jayapura Membangun â€" Selasa, 27 Februari 2018 | 10:34 WP
    • Sekitar 800 ribu OAP Papua Barat ikut program JKN-KIS

      Domberai â€" Selasa, 27 Februari 2018 | 10:15 WP
    • Warga Aimasi Manokwari segel 15 truk tanki milik Capitol Grup

      Domberai â€" Selasa, 27 Februari 2018 | 10:12 WP
    • Cetak pengusaha muda Papua, HIPMI gelar diklatda

      Ekonomi â€" Selasa, 27 Februari 2018 | 10:06 WP
    • Gubernur minta OPD transpar an kelola anggaran

      Domberai â€" Selasa, 27 Februari 2018 | 09:27 WP
    • Bank Indonesia dirikan BI Corner di tiga sekolah

      Mamta â€" Senin, 26 Februari 2018 | 21:47 WP
    • Masih ada ASN Papua terlambat apel

      Otonomi â€" Senin, 26 Februari 2018 | 19:24 WP
    • Imayawa Bandung gelar musyawarah besar

      Penkes â€" Senin, 26 Februari 2018 | 18:57 WP
    • Masyarakat Merauke rasakan dampak gempa PNG

      Anim Ha â€" Senin, 26 Februari 2018 | 18:51 WP
    • Polisi gelar rekontruksi pembunuhan Clarita

      Lapago â€" Senin, 26 Februari 2018 | 18:49 WP
    Stop Press
    • Apakah rakyat Papua Nugini akan lenyap akibat makan pinang?
      Selasa, 14 September 2016
    • 7 Tempat Liburan Paling Ngehits di Indonesia. Mana Favoritmu?
      Rabu, 14 September 2016
    • Studi: kehidupan terancam, level oksigen jatuh 2% dalam 50 tahun
      Minggu, 14 September 2016
    Index » Teras Lampung Ekuatorial Berita Lin gkungan DeGorontalo Kabar Kota Berita Bali Kalteng Pos News Balikpapan Suara Kendari Kabar Selebes Suara Papua Cahaya Papua Aceh Traffic Aceh Baru Ranah Minang Merdeka Radio New Zealand International Solomon Star Vanuatu Daily PINA Islands Business Fiji Times Maori TV Post Courier Dedicated for West Papua | From Sorong to Samarai Property of PT Jujur Bicara PapuaSumber: Google New s | Warta 24 Maluku Tenggara Barat

    Next
    « Prev Post
    Previous
    Next Post »