Petahana Maju Pilkada, Ratusan Daerah Dinilai Rawan Korupsi
KOMPAS/HERU SRI KUMORO Ilustrasi…

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan daerah masuk ke dalam kategori sangat rawan korupsi. Penyebab utamanya yakni karena banyaknya petahana yang maju lagi dalam Pilkada Serentak 2018.
Berdasarkan kajian Indonesia Budget Center (IBC), daerah yang masuk kategori sangat rawan korupsi mencakup tingkat provinsi dan kabupaten atau kota.
"Dari 17 provinsi yang menyelenggarakan pilkada, terdapat 10 provinsi yang masuk kategori sangat rawan," ujar Deputi IBC Ibeth Koesrini di Kantor Bawaslu, Jakarta, Minggu (25/2/2018).
Sepuluh provinsi yang masuk kategori sangat rawan korupsi yakni Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimatan Timur. Maluku, Papua, dan Maluku Utara.
Di tingkat kabupaten atau kota, sebanyak 95 kabupaten atau kota masuk ke kategori sangat rawan korupsi. Beberapa di antaranya yakni Kota Kediri, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Tanggamus.
(Baca juga: Kepala Daerah Rentan Korupsi, Modus Paling Sering Penyuapan)
Menurut Ibeth, petahana yang maju dalam pilkada membuka ruang penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dalam rangka memobilisasi massa.
Selain itu, naiknya dana bantuan sosial, dana hibah, hingga dana keuangan di APBD juga rawan diselewengkan oleh petahana.
Berdasarkan hasil kajian, IBC menemukan adanya tren kenaikan dana bansos dan hibah di wilayah petahana.
Misalnya di Jawa Tengah, dana bansos dan hibah mencapai Rp 5,6 triliun pada 2018. Jumlah ini naik dari tahun sebelumya yang hanya Rp 5,3 triliun.
Begitu juga di Jawa Timur, dana bansos dan dana hibah mencapai Rp 7,5 triliun. Angka ini naik dari Rp 6,6 triliun pada tahun sebelumnya.
Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, pihaknya akan berupaya untuk melakukan pengawasan terkait dana kampanye calon kepala daerah.
"Kami akan bersinergi dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk mengawal terkait dengan dana kampanye dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) juga," kata Abhan.
Kompas TV KPK terus melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah kepala daerah.Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
- Pilkada Serentak 2018
Berita Terkait
FITRA: Ada 4 Modus Korupsi Calon Kepala Daerah Petahana
Kepala Daerah Banyak Ditangkap KPK, Inspektorat Daerah Dinilai Mandul
Mendagri Aku i Sulit Awasi Kepala Daerah 24 Jam agar Tak Korupsi
Kepala Daerah Banyak Korupsi, Golkar Rapat Konsultasi dan Undang KPK
Kepala Daerah Rentan Korupsi, Modus Paling Sering Penyuapan
Terkini Lainnya

Para Perempuan Ungkap Pelecehan Seksual Ketika Beribadah Haji
Internasional 26/02/2018, 08:08 WIB
Kisah Difabel Pengemudi Ojek "Online", Dibuang Kakak di Bandara Saat Berusia 5 Tahun (2)
Regional 26/02/2018, 08:00 WIB
Dari Surga Ini, Air Sungai Citarum Berasal
Regional 26/02/2018, 07:59 WIB
Sengketa Gelora Pancasila Surabaya, 3 Pengusaha Dicekal
Regional 26/02/2018, 07:58 WIB
4 Anjing K-9 Bantu Cari Narkotika di Kapal yang Diamankan di Batam
Regional 26/02/2018, 07:49 WIB
Beli Kaos Rakernas PDI-P, Bule Asal AS Sebut Presiden Jokowi Bagus
Nasional 26/02/2018, 07:44 WIB
Berita Terpopuler: "Powerbank" Terbakar di Bagasi Kabin, hingga Penemuan Potongan Kepala
Internasional 26/02/2018, 07:35 WIBMedia Sosial dan Adu Domba, Mengapa Kita Mudah Terpengaruh?
Edukasi 26/02/2018, 07:32 WIB
PDI-P Sebut Jokowi Bisa Gandeng Cawapres Kalangan Profesional
Nasional 26/02/2018, 07:20 WIB
Tertimpa Longsor, 2 Petani Hanyut di Sungai Kaliurang hingga Meninggal
Regional 26/02/2018, 07:20 WIB
Gugatan Konsumen Reklamasi Menambah Masalah Anies
Megapolitan 26/02/2018, 07:04 WIB
5 Berita Terpopuler: Jokowi Nonton Dilan, Susi Kalahkan Sandiaga, dan Hoaks Sabu 3 Ton
Nasional 26/02/2018, 07:03 WIB
BMKG: Waspadai Hujan yang Disertai Petir di Jaksel dan Jaktim Hari Ini
Megapolitan 26/02/2018, 06:28 W IB
Diduga Putus Cinta, Pemuda Disabilitas Nekat Terjun ke Sungai
Regional 26/02/2018, 06:22 WIB
Tidak ada komentar