Gubernur Maluku: Kebijakan Menteri Susi Picu Kemiskinan

Gubernur Maluku: Kebijakan Menteri Susi Picu Kemiskinan

Finance Bisnis Detail Berita …

Gubernur Maluku: Kebijakan Menteri Susi Picu Kemiskinan

Finance
Bisnis
Detail Berita

Gubernur Maluku: Kebijakan Menteri Susi Picu Kemiskinan

Antara Â· Sabtu, 03 Februari 2018 - 21:13 WIB

Ilustrasi (Foto: Okezone.com)

AMBON, iNews.id - Gubernur Maluku Said Assagaff mengatakan, kebijakan moratorium perizinan kapal eks asing yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti membuat tingkat kemiskinan di daerah Maluku relatif tinggi karena terjadi pengangguran.

"Tingginya kemiskinan di Maluku dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat dan terasa adalah dampak moratorium perikanan yang dilakukan Menteri Susi," katanya, Sabtu (3/2/2018).

Dia mengakui, kebijakan moratorium perikanan sangat terasa di Maluku dengan jumlah ikan di cold storage yang saat ini relatif kurang.

"Akibatnya tenaga kerja di cold storage dikurangi, bervariasi 70 - 75 persen sehingga mengakibatkan tingkat pengangguran tinggi dan berdampak terhadap kemiskinan," ujar Said

Karena itu, Menteri Susi diminta agar memberikan ketegasan soal batas waktu pemberlakukan moratorium perikanan.

"Menteri Susi hanya melihat dari satu sisi, tapi seorang Gubernur dari berbagai aspek," tandasnya.
Dia mengemukakan, Menteri Susi tidak melihat dari angka kemiskinan. Gubernur melihat dari angka pengangguran, kemisk inan dan pendapatan rakyat.

Angka kemiskinan Maluku pada September 2017, tercatat masih 18,29 persen dengan rincian tiga kabupaten yakni Maluku Barat Daya (MBD) angka kemiskinan masih 29 persen serta Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Kepulauan Aru masing - masing 28 persen.

"Saya mengharapkan Bupati dan Wakil Bupati tiga kabupaten dengan dukungan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) mau kerja keras menurunkan angka kemiskinan bervariasi 23 - 24 persen. Itu berarti, angka kemiskinan di Maluku bisa turun hingga 15 persen," kata Said.

Dia berharap, moratorium perikanan secepatnya dicabut dengan didukung jalinan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai kuasa pengguna anggaran pembangunan di daerah ini agar angka kemiskinan menurun.
"Saya instruksikan pimpinan OPD agar intenesif melakukan inovasi dalam berkarya," ujar dia.

Editor : Rahmat Fiansyah

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.