Berikut 10 Provinsi Penyelenggara Pilkada Rawan Korupsi
Berikut 10 Provinsi Penyelenggara Pilkada Rawan Korupsi Reporter:
Danang Firmanto
Editor:Rina Widiastuti
Senin, 26 Februari 2018 09:05 WIB
Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara serius memantau semua media sosial termasuk apilkasi chatting yang digunakan tim sukses maupun masyarakat.
TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga yang mengkaji persoalan politik anggaran, Indonesia Budget Cent er (IBC), mengungkapkan bahwa sepuluh dari 17 provinsi peyelenggara pemilihan kepala daerah serentak 2018 sangat rawan korupsi. Pilkada pada sepuluh daerah itu mayoritas diikuti calon gubernur dan wakil gubernur inkumben, anggota legislatif, serta mantan kepala daerah.
Sepuluh daerah itu adalah Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. “Anggaran publik menjadi sasaran korupsi mereka,†kata Direktur IBC, Roy Salam, dalam diskusi bersama Badan Pengawas Pemilu menjelang pemilihan kepala daerah serentak, di Jakarta, Minggu, 25 Februari 2018.
Baca: Pilgub Jatim, SBY Populerkan Sebutan Bude Khofifah
Pemillihan kepala daerah serentak dilaksanakan pada 27 Juni mendatang, diikuti 171 daerah. Sedikitnya 559 pasangan calon telah mendaftar. Sebanyak 220 orang merupakan calon inkumben dan 176 orang berlatar belakang anggota legislatif, baik DPR maupun DPRD.
Dep uti IBC, Elisabeth Koesrini, menjelaskan bahwa potensi korupsi yang muncul di 10 daerah tersebut beragam. Menurut dia, apabila ditelusuri dari calon inkumben, potensi korupsi yang muncul adalah penyalahgunaan kewenangan, seperti dana bantuan sosial. Selain itu, adanya dugaan keterlibatan mereka dalam tender proyek untuk kepentingan dana pencalonan kembali menjadi kepala daerah. Sedangkan potensi korupsi yang muncul dari calon gubernur berlatar belakang anggota legislatif adalah pengaruh alokasi anggaran untuk kepentingan pencalonan.
Adapun potensi korupsi calon gubernur yang berasal dari mantan kepala daerah bisa muncul dalam bentuk lobi-lobi dengan pengusaha karena memiliki relasi kekuasaan yang masih kuat. “Misalnya seorang bupati yang maju menjadi calon gubernur,†kata dia.
Baca: Suap Pilkada, KPU Garut Belum Menggelar Rapat Internal
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Fadli Ramadhani, menyoroti bahwa potensi korupsi tertinggi a da pada calon inkumben. Sebab, calon inkumben memiliki pengaruh dalam tiga hal strategis, yaitu keuangan daerah, birokrasi, dan pemberian dana bantuan sosial. Terlebih, kata dia, sumbangan dari pihak ketiga dirasa tak mungkin diterima calon inkumben tanpa janji tertentu. “Itu membuat potensi korupsi jadi semakin besar,†ujar dia.
Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch, Febri Hendri, mengatakan hal senada. Menurut dia, potensi korupsi tertinggi ada pada calon inkumben. “Mereka punya kewenangan besar pengelolaan anggaran, badan usaha milik daerah, dan birokrasi,†katanya. Meski begitu, potensi korupsi dari calon berlatar belakang anggota legislatif juga tinggi, seperti jual-beli anggaran infrastruktur di daerah.
Adapun menurut Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, Sunanto, potensi korupsi paling banyak menyasar anggaran dana bantuan sosial yang diselewengkan calon inkumben, selain modus meminta setoran dari pihak ketiga. “Itu korupsi yang selama ini dilakukan sebagai modal pencalonan kembali,†kata Sunanto.
Anggota Badan Pengawas Pemilu, Fritz Edward Siregar, mengatakan sudah menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri dana kampanye setiap calon yang maju pilkada. “Bisa dipidana kalau tidak jelas dapat dari mana,†kata dia.
Terkait
Pilkada 2018, Khofifah Ungkap Penyebab Sepinya Pasar Tradisional
11 jam lalu
Suap Pilkada, Anggota KPU Garut Diberhentikan Sementara
16 jam lalu
Uu Ruzhanul Ulum, Kombinasi Riil Kota-Desa di Pilkada 2018 Jabar
2 hari lal u
Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan Tinggi di Masa Pilkada, Sebab...
3 hari lalu
Ganjar Pranowo, Disorot dalam Kasus E-KTP dan Prestasi dari KPK
14 jam lalu
Inkumben Ikut Pilkada 2018, 10 Daerah Rawan Korupsi
1 hari lalu
Suap Pilkada, KPU Garut Belum Menggelar Rapat Internal
1 hari lalu
Terima Suap, Ketua Pawanslu dan Anggota KPU Garut Diciduk Polisi
10 jam lalu
Aksi Massa Menyerang Aparat dalam Simulasi Pilkada
17 hari lalu
Gugatan Ditolak Partai Idaman Terancam Tidak Ikut Pemilu
41 hari lalu
Pasangan Cagub dan Cawagub Sejumlah Daerah Ikuti Tes Kesehatan
45 hari lalu
Harapan Warga terhadap Cagub Riau jika Terpilih
4 hari lalu
Cagub Tubagus Hasanuddin Hadiri Silaturahmi MUI Jabar
4 hari lalu
Panwaslu Madiun Akan Antisipasi Politik Uang Bermodus Zakat Mal
5 hari lalu
3 Cagub Riau Adu Program tentang Hutan untuk Rakyat
5 hari laluPilkada 2018, Khofifah Ungkap Penyebab Sepinya Pasar Tradisional
Bakal Calon Wakil Bupati Bantah Terlibat Suap Pilkada Garut
Berikut 10 Provinsi Penyelenggara Pilkada Rawan Korupsi
Ganjar Pranowo, Disorot dalam Kasus E-KTP dan Prestasi dari KPK
Begini Kronologi Kasus Suap Pilkada Garut
Video Diduga Penyiksaan terhadap TKW Adelina Sau Beredar
3 Ring Pengamanan Sidang PK Ahok
DKI Poles Danau Sunter dan Jadwal Duel Menteri Susi-Sandiaga Uno
Kisruh UU MD3: Yasonna Dituding Pasang Badan Bentengi Jokowi
Pilkada 2018, Ada Kemungkinan Polisi Periksa Calon Bupati Garut
5 jam lalu
Suap Pilkada 2018 KPU dan Panwaslu Garut Berasal dari Tim Sukses
6 jam lalu
DKPP: 61,2 Persen Penyelenggara Pemilu Melanggar Kode Etik
7 jam lalu
Ganjar Bicara Kebijakan soal Rokok di Kampanye Pilkada 2018
7 jam lalu
Suap Pilkada 2018, Ketua Panwaslu Garut Diganti
11 jam lalu Pilkada 2018, Khofifah Ungkap Penyebab Sepinya Pasar Tradisional
11 jam lalu
Bakal Calon Wakil Bupati Bantah Terlibat Suap Pilkada Garut
12 jam lalu Begini Kronologi Kasus Suap Pilkada Garut
14 jam lalu
Ganjar Pranowo, Disorot dalam Kasus E-KTP dan Prestasi dari KPK
14 jam lalu Suap Pilkada, Anggota KPU Garut Diberhentikan Sementara
16 jam laluAmerika, Israel, Rusia, dan Arab Saudi Terlibat Perang Suriah
Setidaknya 9 Negara yang terlibat Perang Suriah, teramsuk Amerika, Israel, Rusia, dan Arab Saudi, serta Iran. Ini peran-peran negara -negara itu.
Sumber: Google News | Warta 24 Maluku Tenggara Barat