Terima Dana Rp 81,7 Triliun dari Pusat, Maluku dan Papua Masih ... - Warta 24 Maluku
GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

Terima Dana Rp 81,7 Triliun dari Pusat, Maluku dan Papua Masih ...

Terima Dana Rp 81,7 Triliun dari Pusat, Maluku dan Papua Masih ...

HomeBeritaMakroMakro Terima Dana Rp 81,7 Triliun dari Pusat, Maluku dan Papua Masih Miskin Penanganan masalah kemiskinan harus dilihat sesuai kebutuhan …

Terima Dana Rp 81,7 Triliun dari Pusat, Maluku dan Papua Masih ...

  • Home
  • Berita
  • Makro

Makro

Terima Dana Rp 81,7 Triliun dari Pusat, Maluku dan Papua Masih Miskin Penanganan masalah kemiskinan harus dilihat sesuai kebutuhan setiap daerah. Rupiah Kamis 4/1/2018, 13.16 WIB Desy Setyowati Ada Bansos dan Dana Desa, Bappenas Yakin Kemiskinan Turun ke Bawah 10% Masuk Tahun Politik, Jokowi Minta Menteri Fokus Tiga Masalah Ekonomi Sidang Kabinet Pertama 2018, Jokowi Puji Elek Yo Band

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, prosentase penduduk miskin di Maluku dan Papua mencapai 21,23% dengan jumlah 1,52 juta orang. Meski, secara nasional tingkat kemis kinan turun menjadi 10,12%, penduduk miskin di kawasan timur Indonesia tetap tinggi.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan, pemerintah terus berupaya menurunkan tingkat kemiskinan dengan meningkatkan transfer ke daerah. Tak hanya menerima Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Maluku dan Papua juga memperoleh Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur.

Daftar newsletter Katadata sekarang! Dapatkan berita terbaru pilihan kami melalui email Anda setiap hari (Senin - Jumat). Saya setuju untuk menerima promosi dari produk & layanan Katadata. Kode Keamanan Baru Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya. Alamat email Anda telah terdaftar Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA Maaf Telah terjadi kesalahan pada sis tem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi Silahkan mengisi alamat email Silahkan mengisi alamat email dengan benar Masukkan kode pengaman dengan benar Silahkan mengisi captcha

Pada 2017, total dana yang diterima kedua wilayah tersebut adalah Rp 81,7 triliun. Dana itu terdiri dari Papua dan Papua sebesar Rp 59,5 triliun, serta Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp 22,2 triliun.

"Jauh lebih besar ketimbang di Sulawesi maupun Kalimantan. Kalimantan hanya Rp 77,7 triliun. Dan apalagi dibanding Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bali," ujar Boediarso, Rabu (4/1).

(Baca juga: Penduduk Miskin Berkurang 1,19 Juta Orang, Terbanyak dalam 7 Tahun)

Menurut dia, tingginya angka kemiskinan di Papua dan Maluku karena penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah yang belum efektif. Selain itu, sumber daya manusia (SDM) pada daerah tersebut juga perlu ditingkatkan.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelask an, pemerataan ekonomi bukan hal yang mudah. Saat angka kemiskinan secara nasional bisa turun hingga di bawah 10% pun, menurutnya akan ada daerah-daerah yang menjadi kantong kemiskinan.

"Walaupun nanti masuk ke (tingkat kemiskinan) single digit, misalnya, di akhir tahun, itu di beberapa daerah masih tetap akan buruk. Jangankan di timur, di Sumatera saja masih ada seperti Bangka Belitung dan Bengkulu," katanya.

Darmin menyatakan, penanganan masalah kemiskinan harus dilihat sesuai kebutuhan di tiap wilayah. Di Sumatera misalnya, ada program Perhutanan Sosial, di mana masyarakat dipinjami hak kelola hutan selama 35 tahun. Tahun lalu, pemerintah sudah menjalankan program ini di lima hingga enam lokasi.

(Baca juga: Masuk Tahun Politik, Jokowi Minta Menteri Fokus Tiga Masalah Ekonomi)

Selain itu, juga dengan memberikan sertifikasi lahan. "Ini sudah hampir sesuai target 5 juta sertifikat," kata Darmin.

Peremajaan kebun kelapa sawit ju ga diterapkan, salah satunya untuk mengurangi kemiskinan di wilayah yang bersangkutan. "Yang belum itu transmigrasi dan redistribusi lahan. Ini sudah akan berjalan di 2018, sehingga pemerataan dan tingkat kemiskinan membaik lagi," ujar Darmin.

Secara nasional, untuk bisa mengurangi tingkat kemiskinan pemerintah fokus pada pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT). "Memberikan uang ke keluarga miskin langsung, tidak pakai bagi-bagi di kelurahan atau kepala desa," ujar dia.

Ekonom Samuel Asset Management Lana Soelistianingsih memprediksi, tahun ini pemerintah akan fokus pada program-program pengurangan kemiskinan. Sebab, Pemilihan Presiden (Pilpres) akan digelar 2019 mendatang.

"Dua tahun ini bisa jadi upaya pemerintah mengejar target untuk menekan kemiskinan, seperti dengan menaikkan bantuan sosial. Persoalannya efektif atau enggak? Lepas ada tujuan politik, yang penting ada efek ke ekonomi," ujar dia kepada Katadata.

Des y Setyowati Artikel Terkait Ada Bansos dan Dana Desa, Bappenas Yakin Kemiskinan Turun ke Bawah 10% Pemerintah bakal fokus menyalurkan berbagai bantuan sosial secara tepat sasaran untuk semakin menekan kemiskinan. Masuk Tahun Politik, Jokowi Minta Menteri Fokus Tiga Masalah Ekonomi Tiga hal yang dimaksud adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengatasi ketimpangan, serta mengurangi kemiskinan. Sidang Kabinet Pertama 2018, Jokowi Puji Elek Yo Band "Saya apresiasi Elek yo Band. Saya kira itu menunjukkan kekompakan kami (pemerintah)," ujar Jokowi

Berita Terpopuler

Nasional Jokowi Ajak Cak Imin Resmikan Kereta Bandara, Ada Apa? Biasanya, kalaupun ada politisi, hanya Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri lah yang mendampingi ... Digital Ekspansi Bisnis Go-Jek, dari Ojek ke Fintech Go-jek terus berekspansi, mulai dari jasa penyedia transportasi online hingg a ke keuangan digital. Infrastruktur Tutup Pintu Korsel, Luhut Pastikan Jepang Garap Kereta Cepat Surabaya "Masih Jepang saat ini, (Korsel) belum kami lihat," kata Luhut Energi Akhir Sejarah Total E&P di Blok Mahakam Setelah 50 tahun dikelola Total E&P, Blok Mahakam diambilalih oleh Pertamina mulai 1 Januari 2018.

Opini

A. Rinto Pudyantoro Rinto

Nasib Investasi Hulu Migas Pasca Terbitnya Aturan Pajak Gross Split

Prahoro Nurtjahyo Prahoro

Menjawab Kera guan Terhadap Gross Split

Fahmy Radhi Fahmy Radhi

Menggugat Survei Fraser Berdasarkan Manfaat Gross Split

Madjedi Hasan Madjedi Hasan

Potensi Masalah Skema Kontrak Bagi Hasil Gross Split

Kishore Mahbubani Kishore

Sistem Pendidikan Perlu Adaptasi dengan Disrupsi Teknologi

Baca juga Pelabuhan Ekspor Perdagangan Kejar Penyelesaian 13 Perjanjian Dagang, Target Pertumbuhan Ekspor 7% Cukai tembakau Perdagangan Kenaikan Bea Masuk Impor Tembakau Tunggu Restu Menko Darmin Megawati Nasional Sempat Bimbang, Megawati Akhirnya Restui Djarot Ikut Pilgub Su mut Ambil Alih Lapangan Migas Blok Mahakam Energi Pemerintah Setuju Penggabungan Kontrak Blok Tengah dan Mahakam Infomark Membangun Indonesia Sentris Infomark Membangun Indonesia Sentris Proyek Prioritas Nasional: Jambaran Tiung Biru Infomark Proyek Prioritas Nasional: Jambaran Tiung Biru PROPER: Pertamina Berkomitmen Terhadap Keberlanjutan Lingkungan Hidup Infomark Komitmen Pertamina Terhadap Keberlanjutan Lingkungan Hidup Mendukung Pembangunan Sektor Strategis Nasional Infomark Mendukung Pembangunan Sektor Strategis Nasional Sumber: Google News | Warta 24 Maluku Tenggara Barat

Tidak ada komentar