www.AlvinAdam.com

WARTA 24 MALUKU

Daftar Gratis!

Ketikan alamat email anda. Gratis!

Delivered by FeedBurner

KPK Tak Mau Buru-Buru Sikapi Nama SBY di Sidang E-KTP

Posted by On 16.23

KPK Tak Mau Buru-Buru Sikapi Nama SBY di Sidang E-KTP

KPK Tak Mau Buru-Buru Sikapi Nama SBY di Sidang E-KTP

Arie Dwi Satrio, Okezone · Kamis, 25 Januari 2018 - 23:19 WIB

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) . (Foto: SINDOphoto/ Dok)

JAKARTA, iNews.id - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah memastikan tidak akan terburu-buru menyikapi munculnya nama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di persidangan perkara korupsi e-KTP.
“Sampai saat ini belum ada rencana (pemanggilan) seperti itu karena ini kan muncul di fakta persidangan tadi ya,” kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (25/1/2018).
Menurut Febri, KPK tak perlu buru-buru mendalami fakta persidangan itu dengan memanggil Ketua Umum Partai Demokrat tersebut. Apalagi jaksa KPK masih fokus untuk membuktikan dugaan perbuatan korupsi Setya Novanto (Setnov). Fakta persidangan tersebut, kata dia, masih butuh perincian lebih lanjut.
“Jadi prinsip dasarnya, persidangan itu untuk membuktikan perbuatan dari terdakwa, namun jika muncul fakta persidangan tentu saja JPU yang akan melihat setiap rinci proses persidangan," pungkasnya.
Sebelumnya, dalam sidang lanjutan Setnov, mantan Wakil Ketua Banggar DPR Mirwan Amir menyebut proyek pengadaan e-KTP sudah dimulai sejak era SBY. Pernyataan ini diungkap Mirwan ketika ditanya kuasa hukum Setnov, Firman Wijaya yang menanyakan kaitan proyek tersebut dengan pemenangan Pemilu 2009.
"Memang itu program dari pemerintah, waktu itu SBY," ujar Mirwan.
Namun, Mirwan mengaku tidak pernah diintervensi langsung. D ia mengungkapkan, pernah menyarankan agar proyek ini tidak berlanjut jika ditemukan beberapa masalah. Bahkan, ketika ada acara di Cikeas dia pernah menyarankan SBY agar proyek itu tidak dilanjutkan.
"Tanggapan SBY, bahwa ini menuju pilkada bahwa proyek ini harus diteruskan. Kita bicara sekilas saja, paling tidak sudah disampaikan," katanya.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menyatakan bahwa setiap kebijakan yang bersumber dari undang-undang (UU) wajib dilaksanakan oleh Presiden.
“Setiap kebijakan yang bersumber dan menjadi amanah UU wajib dilaksanakan. Apabila presiden tidak melaksanakan kewajiban UU berarti presiden melanggar UU dan bisa diminta pertanggungjawabannya secara kelembagaan. Landasan kebijakan e-KTP loud and clear,” katanya.
Agus menceritakan awal munculnya program e-KTP. Menurut dia, kebijakan itu dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia.


Editor : Azhar Azis

BERITA TERKAIT

  • Berkas 3 Tersangka Rampung, Penyelidikan Baru Hampir Final

  • SBY Disebut dalam Sidang Korupsi E-KTP, Ini Reaksi Partai Demokrat

  • Polri Tunggu Hasil Pemeriksaan KPK terhadap Ajudan Setnov

  • Golkar Disebut dalam Sidang Bakamla, Bambang Soesatyo Prihatin

Please enable JavaScript to v iew the comments powered by Disqus.

VIDEO

Oknum Guru dan Pedagang Kue Cabuli Bocah

  • Sengketa Tanah, TNI AD Minta Warga Kosongkan Rumah

  • Mirwan Akui Pernah Bahas Proyek E-KTP dengan Setnov

  • Shelter Kampung Akuarium Masih Dibangun, Warga Terpa ksa Tinggal di Tenda

  • Awali Kunjungan ke Lima Negara, Jokowi Tiba di Sri Lanka

STREAMING

BERITA POPULER

  • Demo Ormas di Bekasi Berujung Bentrok, 2 Mobil Rusak dan Korban Luka

  • Bisakah Jenderal Polisi Jadi Plt Gubernur? Ini Aturannya

  • Ngeri, Anjing di Rusia Tembak Majikannya hingga Tewas

  • Giliran Rusia yang Diguncang Gempa 6,2 SR

  • Penggerebekan Narkoba di Depok, Barang Bukti Ganja Disimpan di Bantal

  • Hajar Polwan Polres Tangerang, Sopir Truk Cium Tangan Meminta Maaf

  • Sidang Lanjutan E-KTP dengan Terdakwa Setya Novanto Kembali Digelar

  • Kru AirAsia Meninggal dalam Penerbangan dari Kuala Lumpur ke Bandung

  • Jubir Penasihat Kampanye Trump Tewas dalam Serangan Hotel di Afghan

  • Lecehkan 160 Wanita, Mantan Dokter Atlet AS Divonis 175 Tahun Penjara

TOPIK POPULER

  1. Bentrok Warga
  2. Copa Del Rey
  3. Kuliner Samarinda
  4. Polri
  5. Penembakan
  6. Anies-Sandi
  7. Pemprov DKI Jakarta
  8. Dahsyat Musik
  9. Penggerebekan Narkoba
  10. Bursa Transfer
Sumber: Google News | Warta 24 Buru Selatan

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »