www.AlvinAdam.com

WARTA 24 MALUKU

Daftar Gratis!

Ketikan alamat email anda. Gratis!

Delivered by FeedBurner

Gizi buruk Indonesia dalam bayang besar akut dan kronis

Posted by On 16.22

Gizi buruk Indonesia dalam bayang besar akut dan kronis

UNTUK INFORMASI LEBIH LENGKAP, IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL

Foto kolase profil anak-anak asal Distrik Jetsy, Kabupaten Asmat, Papua, Rabu (24/1/2018).
Foto kolase profil anak-anak asal Distrik Jetsy, Kabupaten Asmat, Papua, Rabu (24/1/2018).
© M Agung Rajasa /ANTARAFOTO

Sebanyak 68 anak berusia di bawah lima tahun (balita) dilaporkan meninggal dalam kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk yang merebak di Kabupaten Asmat, Papua.

Dari total yang meninggal, 39 di antaranya berasal dari tiga kampung di Distrik Pulau Tiga. Sisanya, tersebar di 18 distrik (setingkat kecamatan) lain di Kabupaten Asmat. Jumlah itu merangkum wabah yang mulai muncul sejak September 2017 pekan ketiga Januari 2018 (Kompas, 22/1/2018).

Setidaknya masih ada sembilan balita penderita campak dan lima balita penderita gizi buruk yang masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats, satu-satunya rumah sakit yang ada di Kabupaten Asmat.

Kejadian ini langsung menyedot perhatian nasional. Bantuan dari penjuru nusantara berbondong-bondong masuk ke wilayah paling barat Indonesia itu.

Salah satunya berasal dari Kementerian Sosial yang tiba di Asmat, Senin (15/1/2018) malam waktu Indonesia Timur. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat mengatakan, paket lauk-pauk yang dikemas dalam 16.000 kaleng itu bernilai sekitar Rp724 juta.

Selain makanan, sebanyak 39 tenaga medis telah dikirimkan Kementerian Kesehatan ke Asmat.

Ke-39 tenaga medis terdiri dari 11 dokter spesialis , empat dokter umum, tiga perawat bedah, dua penata anestesi, dan 19 tenaga kesehatan yang terdiri dari ahli gizi, ahli kesehatan lingkungan, dan petugas pengawas.

Pengiriman tenaga medis itu juga berikut dengan 1.100 vail vaksin campak, tiga ton makanan tambahan, obat-obatan, dan 2.000 tablet disinfektan untuk membunuh bakteri di air bersih.

Presiden Joko "Jokowi" Widodo seperti tertampar. Pihaknya langsung menawarkan relokasi warga terpencil Papua ke wilayah yang lebih mudah dijangkau unit pelayanan kesehatan sembari berjanji untuk segera membenahi infrastruktur di sana.

Tawaran relokasi itu ditolak. "Memindahkan orang tidak segampang itu karena terkait budaya, adat istiadat, hak ulayat, dan bagaimana mereke bercocok tanam," sebut Bupati Asmat Elisa Kambu, di Istana Bogor, Cipanas, Jawa Barat, Selasa (23/1/2018).

Kejadian ini pun mengadang mimpi besar yang dituangkan dalam subtema Hari Gizi Nasional tahun 2018; "Mewujudkan Keman dirian Keluarga dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk Pencegahan Stunting".

Jika merujuk survei Pemantauan Status Gizi (PSG) oleh Kementerian Kesehatan, jumlah keseluruhan kasus penyakit menurut status gizinya (prevalensi) yang terjadi di Indonesia pada 2016 memang tercatat turun ketimbang 2015.

Kementerian Kesehatan menetapkan tiga indikator status gizi; berat badan kurang atau gizi kurang (underweight), gizi kronis yang menyebabkan anak sangat pendek (stunting), dan gizi akut yang menyebabkan anak sangat kurus (wasting).

Namun meski ketiga indikator tadi turun pada 2016, jumlah itu masih masuk dalam status akut dan kronis. Setidaknya menurut standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

WHO menetapkan, suatu wilayah bisa dikategorikan bebas masalah gizi apabila prevalensi balita pendeknya kurang dari 20 persen dan balita kurusnya kurang dari 5 persen.

Jika prevalensi balita pendeknya kurang dari 20 persen namun pre valensi balita kurusnya 5 persen atau lebih, maka wilayah itu masuk kategori akut. Sementara, untuk wilayah kronis prevalensi balita pendeknya 20 persen atau lebih dan prevalensi balita kurusnya kurang dari 5 persen.

Sebuah wilayah juga bisa dikategorikan akut dan kronis bila prevalensi balita pendeknya 20 persen atau lebih dan prevalensi balita kurusnya 5 persen atau lebih.

Standar gizi tiap anak berbeda pada tiap umurnya. Kurva perkembangan anak umumnya bisa ditengok pada buku imunisasi anak yang biasa dibagikan di sejumlah fasilitas kesehatan seperti posyandu, puskesmas, maupun rumah sakit.

Tersebar merata dan memburuk

Persoalan ini menjadi cukup serius ketika dilihat melalui persebarannya. Balita di 419 kota/kabupaten atau sekitar 81,5 persen dari total 514 kota/kabupaten di Indonesia, masih mempunyai masalah gizi akut dan kronis.

Kabupaten Timor Tengah Selatan (NTT) adalah wilayah dengan kategori akut dan kronis tertinggi dengan prevalensi wast ing 19,6 persen dan prevalensi stunting 57,3 persen. Posisi itu disusul Kabupaten Dogiyai (Papua), dan Kabupaten Melawi (Kalimantan Barat).

Sementara, tiga wilayah dengan kategori akut dan kronis dengan prevalensi wasting tertinggi antara lain Kabupaten Aceh Barat Daya (Aceh), Kabupaten Maluku Barat Daya (Maluku), dan Kabupaten Lembata (NTT).

Dashboard 1

Jumlah itu berbanding begitu jauh dengan jumlah wilayah bebas masalah gizi yang ternyata hanya ada di 15 kota/kabupaten.

Beberapa kota/kabupaten yang masuk kategori itu antara lain Kota Tanjung Balai (Sumatra Utara), Kabupaten Gianyar (Bali), Tangerang Selatan (Banten), dan Depok (Jawa Barat).

Sisanya, 61 kota/kabupaten masuk dalam kategori akut dan 19 kota/kabupaten lain masuk dalam kategori kronis.

Jika dilakukan perbandingan angka prevalensi tahun 2016 terhadap angka tahun 2015, maka se benarnya angka prevalensi anak balita pendek (stunting) dan balita kurus (wasting) di Indonesia memburuk. Keduanya sama-sama tercatat memburuk di 198 kota/kabupaten, meski kota/kabupaten yang dimaksud tidak sama.

Perubahan angka prevalensi anak balita pendek dan kurus, 2015-2016
Perubahan angka prevalensi anak balita pendek dan kurus, 2015-2016
© Lokadata /Beritagar.id

Sebagai contoh, prevalensi balita pendek di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, bertambah buruk 51,7 persen pada tahun 2016 dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 34 persen. Sedangkan prevalensi anak balita kurus pada kabupaten ini tidak mengalami perubahan dari angka 11,8 persen.

Sementara, angka prevalensi anak balita kurus di Kabupaten Aceh Bar at Daya, Aceh, pada tahun 2016 tercatat sebanyak 30,2 persen, atau meningkat nyaris dua kali lipat dari tahun 2015 pada posisi 18,4 persen.

Prevalensi anak balita kurus di kabupaten ini juga tercatat memburuk, dari 28,8 persen pada 2015 menjadi 31,6 persen pada tahun berikutnya.

Tak bisa dipukul rata

Merujuk data di atas, kasus gizi buruk di Indonesia sejatinya tidak bisa dipukul rata. Tengok saja DKI Jakarta dan beberapa kota/kabupaten di Pulau Jawa yang ternyata belum terbebas dari masalah gizi.

Padahal, ketersediaan tenaga medis dan fasilitas kesehatan di pulau Jawa jauh lebih memadai ketimbang Papua.

Ahli nutrisi, DR. dr. Tan Shot Yen, M.hum mengingatkan, pemerintah--pun semua pihak yang berkepentingan--tidak bisa bertindak inklusif ketika mengatasi persoalan gizi buruk di Indonesia.

"Kita tidak bisa membuat stunting seperti batuk pilek. Kita sibuk mengirim berton-ton biskuit ke Papua, tapi di sana anaknya gak doyan makan biskui t karena tak biasa, akhirnya yang makan orang tuanya," sebut dr Tan kepada Beritagar.id, Kamis (25/1/2018).

Dari pendekatan budaya itu, sambung dr Tan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan edukasi tentang hidup sehat kepada masyarakat.

Sebab, yang terpenting saat ini adalah bukan bagaimana masyarakat diberi tahu obat apa yang harus dikonsumsi ketika sakit, melainkan membuat masyarakat paham apa itu fondasi hidup sehat.

"Patuh itu prinsip militer. Didik supaya paham. Kalau fondasinya kuat, kita mau bikin apapun akan kokoh. Rumah kertas cepat jadi, tapi kena angin, rubuh semua," tegas dr Tan.

Satu hal yang perlu diingat, dalam mengatasi gizi buruk, pemerintah pusat, daerah, dokter, dan orang-orang dengan disiplin ilmu berbeda tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Ada peran penting, dari mulai lingkungan terkecil (keluarga) hingga cakupan yang lebih luas di sekitarnya.

Dr Tan menambahkan, pemerintah pusat, sebagai pembuat kebijakan, harus bisa bersinergi dengan pemerintah daerahnya, dan terus lakukan pengawasan di situ.

Dokter pun juga harus bisa bekerja sama dengan para ahli, seperti sanitasi, pendidikan, dan lingkungan, supaya tahu cara yang paling tepat ketika menangani kasus gizi buruk di sebuah wilayah.

"Kita tengok saja Papua, kalau ada yang menyatakan tenaga medis sulit masuk kesana agaknya ada sesuatu yang salah. Sebab, mi instan dan rokok saja bisa sampai ke dapur masyarakat," tandas dr Tan.

Sumber: Google News | Warta 24 Maluku Barat Daya

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »