FORHATI Nasional akan Galang Ormas Perempuan Islam untuk ... - Warta 24 Maluku
GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

FORHATI Nasional akan Galang Ormas Perempuan Islam untuk ...

FORHATI Nasional akan Galang Ormas Perempuan Islam untuk ...

Nasional FORHATI Nasional akan Galang Ormas Perempuan Islam untuk Satu PemahamanJumat, 05 Januari 2018 | 20:36 FORHATI NASIONAL: Koordinator Pres…

FORHATI Nasional akan Galang Ormas Perempuan Islam untuk ...

Nasional

FORHATI Nasional akan Galang Ormas Perempuan Islam untuk Satu Pemahaman

Jumat, 05 Januari 2018 | 20:36 FORHATI NASIONAL: Koordinator Presidium Forhati Nasional Hanifah Husein (depan tiga dari kiri) dalam diskusi dan pertemuan Forhati dengan Kohati PB HMI dan PB HMI di KAHMI Center, Jumat (5/1/2018). foto: istimewa

INDOPOS.CO.ID - Koordinator Presidum (Forum Alumni HMI Wati (FORHATI) Nasional Hanifah Husein mendesak agar tidak ada dikotomi antara KOHATI (Korps HMI Wati) Pengurus Besar (PB) dan PB HMI. Menurutnya, setiap anggota KOHATI memiliki hak suara yang sama dengan anggota HMI yan g didominasi pria pada Kongres HMI 12 Februari mendatang di Ambon.

Demikian yang mengemuka dalam Rapat Koordinasi Presidium FORHATI Nasional pimpinan Hanifah Husein dengan KOHATI PB Farihatin serta Ketua Umum BPL (Badan Pengelola Latihan) PB HMI Arif Maulana, Jumat 5 Januari 2018, di KAHMI Center Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (5/1/2018). ? Rapat yang antara lain dihadiri sesepuh FORHATI seperti Ummi Chia Malik, Profesor Nurhayati Djamas, Profesor Aida Vitalaya, Ida Ismail Nasution, juga membahas rencana FORHATI dalam menyikapi perkembangan diloloskannya Putusan MK No. 46/P7-14-2016 tentang Perzinahan, Perkosaan dan LGBT. Menurutnya, keputusan MK yang menolak permohonan 3 (tiga) pasal judicial review KUHP, yakni pasal 284 tentang Perzinahan, pasal 285 tentang Pemerkosaan serta pasal 292 tentang LGBT (Lesbi, Gay/ Homoseksual, Bi-sexual dan Transgender). “Untuk itu Presidium FORHATI Nasional akan menjadi inisiator bagi ormas-ormas Islam perempua n lainnya menggelar FGD (Forum Group Discussion) menyamakan pemahaman tentang permasalahan yang ada dan langkah-langkah yang harus dilakukan,” kata Hanifah. Hasil FGD itu nantinya akan disampaikan kepada para pembuat kebijakan, baik di kalangan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Tentang sistem pengkaderan, baik Presidium FORHATI Nasional maupun KOHATI PB sepakat agar metoda, jenjang serta materi yang diajarkan, disejajarkan dengan sistem pengkaderan yang dilakukan PB HMI, kecuali yang menyangkut kekhususan tentang kodrat keperempuanan. Ketua Umum BPL (Badang Pengelolal Latihan) PB HMI Arif Maulana mengakui, selama ini pihaknya belum sepenuhnya memberikan hak suara KOHATI PB dalam beberapa kali Munas PB HMI. Untuk itu, pihaknya akan mengakomodir amanat Presidium FORHATI dan KOHATI PB dalam Munas 12 Februari 2018 yang akan datang di Ambon. Rapat Koordinasi juga membahas masalah pemberdayaan perempuan, baik di tingkat lokal maupun nasional. T anggal 12 Januari 2018, Presidium FORHATI Nasional periode 2017-2022 akan menggelar Seminar dan workshop Pemberdayaan Perempuan di bisnis UMKM yang berorientasi Ekspor. Kegiatan ini antara lain akan menghadirkan Dinas Perdagangan DKI Jakarta dan BeKraf (Badan Ekonomi Kreatif) nasional. Tujuannya antara lain menjadikan perempuan yang mandiri tanpa meninggalkan perannya sebagai perempuan dan ibu rumah tangga. Lebih jauh, kegiatan Seminar dan workshop kewirausahaan yang Berorientasi Ekspor tersebut akan menumbuhkembangkan lahirnya moslem enterpreneur baru yang cinta NKRI. Dalam acara Diskusi Presidium FORHATI Nasional bertema Perempuan dan HAM serta Hak Dasar Perempuan dalam Alqur’an beberapa waktu lalu, di Jakarta, terungkap, kondisi perempuan Indonesia (muslimah Indonesia) sebagai tulang punggung kemajuan suatu bangsa semakin hari semakin memprihatinkan. Bukan saja hak-hak dasar sebagai perpanjangan terminologi HAM yang semakin hari semakin dire nggut, tetapi terancam hilang dengan maraknya upaya penggembosan secara sistematis terhadap eksistensinya, yang dilakukan lingkungan sekitar, baik oleh elemen masyarakat itu sendiri maupun oleh oknum birokrat dan aparat ditingkat eksekutif, legislatif hingga yudikatif. Belum lagi isu-isu aktual seperti Perkawinan Anak Usia Dini hingga dimasukkannya Penghayat Kepercayaan dalam kolom KTP, yang secara tidak langsung akan berdampak dalam kehidupan perkawinan perempuan, yang pada gilirannya menjadikan perjuangan perempuan Indonesia dalam menciptakan keluarga yang “sakinah mawadah warahmah” semakin berat. (jaa) Komentar
Apa Reaksi Anda?
Loading... Suka Suka 0% Lucu Lucu 0% Sedih Sedih 0% Marah Marah 0% Kaget Kaget 0% Aneh Aneh 0% Takut Takut 0% Berita Lainn ya Dorong Pariwisata 2018, Garuda Buka Dua Rute Baru dari Cina ke Bali

Dorong Pariwisata 2018, Garuda Buka Dua Rute Baru dari Cina ke Bali

Jumat, 05 Januari 2018 | 21:57 Siap-Siap, Ada Hujan Promo Wisata Belanja di Lombok

Siap-Siap, Ada Hujan Promo Wisata Belanja di Lombok

Jumat, 05 Januari 2018 | 17:46 Akses Udara Kalimantan Timur Bakal Susul Supadio

Akses Udara Kalimantan Timur Bakal Susul Supadio

Jumat, 05 Januari 2018 | 17:06 BPH Migas Gandeng Polri Bentuk Satgas Kawal BBM Satu Harga

BPH Migas Gandeng Polri Bentuk Satgas Kawal BBM Satu Harga

Jumat, 05 Januari 2018 | 16:47Sumber: Google News | Warta 24 Ambon

Tidak ada komentar