UMK Rp 2,6 Juta Belum Diteken Gubernur - Warta 24 Maluku
GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

UMK Rp 2,6 Juta Belum Diteken Gubernur

UMK Rp 2,6 Juta Belum Diteken Gubernur

PROKAL.co PROKAL NEWS PRO KALTIM KALTIM POSTBALIKPAPAN POSSAMARINDA POSBONTANG POSTBERAU POST PRO KALTARA RADAR TARAKANBULUNGAN POSTKALTARA POS P…

UMK Rp 2,6 Juta Belum Diteken Gubernur

  • PROKAL.co
    • PROKAL NEWS
    • PRO KALTIM
      • KALTIM POST
      • BALIKPAPAN POS
      • SAMARINDA POS
      • BONTANG POST
      • BERAU POST
    • PRO KALTARA
      • RADAR TARAKAN
      • BULUNGAN POST
      • KALTARA POS
    • PRO KALSEL
      • RADAR BANJARMASIN
    • PRO KALTENG
      • KALTENG POS
      • RADAR SAMPIT
    • PRO KALBAR
  • BalikpapanTV
  • SamarindaTV
  • KPFMBalikpapan
  • KPFMSamarinda
  • Indeks Berita
MANAGED BY: SENIN
04 DESEMBER RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV

RADAR KALTARA

Senin, 04 Desember 2017 10:34 UMK Rp 2,6 Juta Belum Diteken Gubernur MENUNTUT HAK: Para pekerja PT KHL saat mendatangi gedung DPRD Nunukan bersama anaknya untuk menuntut hak yang belum dipenuhi perusahaan, Senin 16 Januari 2017 lalu. RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN â€" Upah Minimum Kabupaten (UMK) Nunukan 2018 yang diusulkan sebesar Rp 2.630.178 per bulan tampaknya belum dapat diterapkan. Sebab, sampai saat ini belum diteken Gubernur Kalimatan Utara (Kaltara) Ir. Irianto Lambrie.

Kepala Seksi (Kasi) Persyaratan dan Kesejahteraan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Nunukan Syahrani membenarkan hal tersebut. Pihaknya sampai saat ini masih menunggu usulan itu disetujui. “Tinggal menunggu disahkan saja dari gubernur ,” kata Syahrani kepada media ini saat dihubungi kemarin.

Ia mengatakan, agar tidak terlambat dari jadwal yang ditentukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, akhirnya pembasahan UMK oleh pihak Dewan Pengupahan Nunukan dilakukan sesegera mungkin. Dan hasilnya, Kamis 16 November 2017 di ruang rapat Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Kabupaten (Setkab) Nunukan disepakati usulannya. “Untung waktu itu cepat kesepakatan usulannya berjalan lancar. Sehingga selesainya juga cepat. Tapi, sekarang tinggal tunggu disahkan gubernur saja,” ungkapnya.

Mengenai pengawasan penerapan UMK itu, lanjutnya, tentuya ada pihak dari perwakilan buru dan Apindo sendiri. Jika ada hal-hal yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya usualan UMK itu tentunya ada alasannya pula. “Kami juga akan memantau langsung ke pekerja. Bisa saja secara diam-diam dan terang terangan. Karena, bentuk pengawasan itu berifat tertutup agar hasilnya diketahui nyata,” ungkapnya.

Dikatakan, selama ini persoalan tidak sesuainya UMK pekerja sudah pernah ditangani. Sebagai intansi pemerintah daerah, pihaknya hanya menjadi penengah untuk mendapatkan solusi. Namun, tentunya berdasarkan aturan yang berlaku. “Selama ini memang ada yang terjadi di gaji di bawah UMK. Tapi, set elah diselidiki akhirnya pihak perusahaan mengikuti usulan yang kami sampaikan,” jelasnya.

Bahkan, lanjutnya, beberapa kasus dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Apa lagi jika persoalan itu tidak mampu diselesaikan di tingkat kabupaten dan provinsi. Karena, jika dibiarkan maka berdampak terhadap perusahaan dan juga pekerja itu sendiri. “Dalam perselisihan pekerja dengan pihak perusahaan itu juga banyak jenisnya. Mulai dari kasus upah, pekerja menolak mutasi karena gaji turun, perubahan status kerja dan lainnya,” bebernya.

Terpisah, Ketua Apindo Nunukan Hasanuddin Mude mengatakan, kenaikan UMK di setiap tahun sudah sering terjadi. Khusus di pertambangan dan perkebunan, kenaikannya selama ini belum pernah dipersoalkan. Apa lagi sampai terjadi demonstrasi buruh untuk menuntut hak mereka. Yang menjadi persoalan hanya di sektor umum. Karena, berbeda dengan sektor lainnya. “Tapi, selama ini ada penyesuaian dan kesepakatan dari kedua belah pihak sebelu m pekerja mulai bekerja. Dan, hal itu sudah terjadi setiap tahunnya,” ungkapnya.

Dijelaskan, untuk sektor perkebunan ini tidak jadi masalah. Sebab, kenaikannya bersamaan dengan naiknya harga Tandan Buah Segar (TBS). Sehingga, pengeluaran perusahaan sebanding dengan pemasukan. “Hanya di pertambangan ini sedikit kewalahan. Walaupun tidak signifikan. Diperkirakan akan normal dan bergeliat kembali di 2018 mendatang. Yang jelas, kenaikannya sudah disepakati kedua belah pihak. Tinggal menunggu disahkan gubernur saja lalu dijalankan,” pungkasnya. (oya/ogy)

BERITA TERKAIT
  • UMK 2018 Terlambat Diumumkan
  • Keputusan Tetap Pada Gubernur
  • Sentra Industri Telan Biaya Rp 20 Miliar
  • Karyawan Mulai di PHK Perusahaan
  • Kualitas dan Kemasan Produk UMKM Akan Diperbaiki
  • UMKM Minta Pengecualian
  • Kesempatan Kerja di Kota Ini Makin Sempit
  • Kebutuhan Dasar Turut ‘Mencekik’
  • Bupati Rekomendasi UMK Rp 2,6 Juta
  • Usulan UMK 2018 Tak Sesuai KHL

BACA JUGA

Senin, 04 Desember 2017 12:27

Hujan Seharian, Rumah Warga Terendam Banjir

NUNUKAN â€" Hujan dengan intensita s cukup tinggi dan berlangsung lama mengguyur Pulau Nunukan membuat… Senin, 04 Desember 2017 12:26

Dilarang Buat Kegiatan di Depan Umum, Gelar Acara di Dalam Kamar

Walaupun sedang berada di Tiongkok yang warganya mayoritas beragama non muslim, para mahasiwa yang berasal… Senin, 04 Desember 2017 10:35

Ribuan Masyarakat Masih Buta Aksara

NUNUKAN â€" Alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Nunukan hingga saat ini belum mampu menuntaskan… Senin, 04 Desember 2017 10:33

Usaha Kuliner Wajib Kantongi Sertifikat Halal

NUNUKAN â€" Usaha kuliner di Kabupaten Nunukan saat ini dapat dikatakan berkembang pesat.… Sabtu, 02 Desember 2017 09:22

Tambahan Lima Unit Mesin PLTD Proses Pemasangan

NUNUKAN - Lima unit mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang baru dua pekan lalu tiba… Sabtu, 02 Desember 2017 09:21 Mungulik Kisah Asmara Beda Usia, Arif dan Rabo

Asmara Beda Usia, Tujuh Tahun Bersama, Menikah karena Tulus Mencintai

Tak hanya buta, ternya ta cinta itu terkadang di luar logika manusia juga. Apalagi jika berbicara soal… Kamis, 30 November 2017 14:47

Bea Cukai Musnahkan Ribuan Miras, Rokok dan Obat Ilegal

NUNUKAN - Pemusnahan ribuan miras, rokok dan obat gatal ilegal kembali dilakukan Kantor Pelayanan Pengawasan… Kamis, 30 November 2017 14:44

Penggilingan Daging Kembali Disambangi Tim Pembinaan

NUNUKAN â€" Tim Pembinaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan kembali mengunjungi pabrik penggilingan… Kamis, 30 November 2017 14:42

Alamak... Perdana di Kaltara, Pria 25 Tahun Nikahi Nenek 58 Tahun

NUNUKAN - Percaya atau tidak, fenomena pernikahan mempelai pria yang terpaut jauh lebih muda dari mempelai… Rabu, 29 November 2017 11:44

Pakaian Bekas Asal Malaysia Lolos ke Parepare

NUNUKAN â€" Tim Pembinaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan bersama pengusaha Rumah Makan (RM)… Tak Ganti Rugi, Proses Hukum Berlanjut ALHAMDULILLAH...!! Gubernur dan Wagub Damai, Tidak Ada Lagi Perselisihan Topang Tugas BNNP, Perbesar BNK Kabupaten Masyarakat Inginkan Pemimpin yang Netral Korban Tertidur, Tas Berisi Uang Disikat Xpress Air Belum Beroperasi, Masih Menunggu Izin Rute Bupati Lepas Peserta Umrah Gratis Korban Meninggal Turun Drastis Kades Harus Berkoordinasi dan Berkonsultasi Peduli Lingkungan Hidup
  • Delapan KK Bisa Tertimbun
  • Mitigasi Melalui Pembangunan Fisik
  • Masa Kecil Terampil Menjahit, Pernah Jadi Saksi Tragedi Tri Sakti 1998
  • Pembangunan PLTU Tarakan Ditunda
  • DPRD Tak Inginkan Janji
  • 10 Tahun Belum Tersentuh L agi
  • Demi Biaya Hidup, JS Nekat Curi Tang
  • Pembebasan Lahan SMA 2 Dibantu Pemprov
  • Camat Sekatak Soroti Kinerja DKP Provinsi Kaltara
  • Siklon Cempaka Tak Sampai ke Kaltara
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
  • KALIMANTAN TIMUR
  • KALIMANTAN TENGAH
  • KALIMANTAN SELATAN
  • KALIMANTAN UTARA
  • KALIMANTAN BARAT
  • TENTANG KAMI
  • KEBIJAKAN PRIVASI
  • DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
Find Us
  • < /li>
Copyright &copy 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .Sumber: Google News | Warta 24 Kabupaten Buru

Tidak ada komentar