Duh, tahun ini PHK di DKI paling banyak, kenapa? - Warta 24 Maluku
GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}
www.uhamka.ac.id/reg

Duh, tahun ini PHK di DKI paling banyak, kenapa?

Duh, tahun ini PHK di DKI paling banyak, kenapa?

REGIONAL / BISNIS Duh, tahun ini PHK di DKI paling banyak, kenapa? Jumat, 29 Desember 2017 / 17:05 WIB BERITA TERKAIT DKI akan rilis Perda proyek tanggul pantai JakartaTa…

Duh, tahun ini PHK di DKI paling banyak, kenapa?

REGIONAL / BISNIS Duh, tahun ini PHK di DKI paling banyak, kenapa? Jumat, 29 Desember 2017 / 17:05 WIB Duh, tahun ini PHK di DKI paling banyak, kenapa? BERITA TERKAIT
  • DKI akan rilis Perda proyek tanggul pantai Jakarta

  • Target pajak hotel DKI Jakarta beratkan pengusaha

  • DKI Jakarta alokasikan Rp 1,4 T untuk kesehatan

  • Tuntutan demo buruh di Balai Kota DKI Jakarta

  • BPHTB bisa bantu penerimaan DKI Jakarta

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hingga November 2017, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat ada 2.345 kasus Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) yang mengakibatkan 9.822 pekerja kena PHK.
Dari jumlah tersebut, DKI Jakarta jadi Provinsi dengan kasus PHK terbanyak yaitu sebesar 376 kasus dengan 1.939 pekerja ter-PHK.
Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai alasan utama banyaknya kasus PHK yang terjadi di DKI Jakarta lantaran tumbangnya sektor ritel dan digitalisasi.
Kata Sarman, Ritel dan pusat perbelanjaan sangat terpukul karena ekonomi yang tak kunjung membaik pada 2017. Ditambah dengan daya beli masyarakat yang juga menyusut.
"Dengan tutupnya beberapa gerai seperti Seven Eleven, Matahari dan lainnya tentu dampaknya terjadi PHK," kata Sarman saat dihubungi KONTAN, Jumat (29/12).
Faktor digitalisasi juga punya peranan terhadap tingginya kasus PHK di DKI kata Sarman. Selain soal belanja daring alias online, penerapan pembayaran elektronik di jalan tol juga jadi pemicu.
"Faktor digitalisasi juga punya andil, seperti pemberlakuan e-toll di pintu masuk tol tentu dampaknya juga akan terjadi PHK," lanjutnya.
Meski demikian Sarman optimistis, tahun depan kondisi ekonomi DKI membaik. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Jakarta pada 2018 tumbuh di atas 6% sehingga mampu menggerakkan berbagai sektor dan tersedianya lapangan kerja baru.
Ada dua faktor pendorong kata Sarman. Pertama adalah perhelatan Asian Games, dan kedua hajatan politik Pilkada 2018.
Soal Asian Games, industri UMKM dan pariwisata diproyeksikan Sarman akan dapat omzet berlipat. Sedangkan soal Pilkada 2018, meski tak ambil bagian, DKI Jakarta akan kebagian berkah dari belanja atribut kampanye serta belanja iklan dari kandidat kepala daerah.
"Asian Games dan Pilkada harus jadi momentum meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jakarta yang dalam jangka menengah diharapkan mampu memicu sektor lainnya," jelas Sarman.
Tentu diharapkan juga kenaikan APBD DKI Jakarta setiap tahun semakin membaik guna memberikan stimulus berbagai sektor industri dan jasa.
Sebelumnya Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan K emnaker Haiyani Rumondang mengatakan jumlah PHK tersebut, tak seluruhnya terjadi masalah.
"PHK itu karena pensiun, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), outsourcing, penetapan, kontrak kerja yang habis," katanya kepada KONTAN, Jumat (29/12) di Kantor Kemnaker.
Sementara dari total 2.345 kasus PHK yang terjadi, rinciannya 178 kasus karena pensiun, 583 dari PKWT, 550 kasus dari outsourcing, 88 kasus karena penetapan, dan 864 kasus diklasifikasikan lainnya.
Yang menarik adalah, 376 kasus PHK yang terjadi di DKI Jakarta semuanya diklasifikasikan sebagai penyebab lainnya. Artinya di DKI Jakarta tak ada kasus PHK yang terjadi akibat pensiun, PKWT atau penyebab-penyebab yang diklasifikasikan Kemnaker.
Soal ini, Haiyani punya alasan. Lantaran belum masih banyak kasus PHK yang tak dilaporkan.
"Ada pihak yang tidak menyampaikan, tidak melaporkan, tapi mungkin juga karena sudah win-win solution, jadi tidak disampaikan dan sebagainya," jelasnya.
Hal tersebut bisa jadi benar, sebab dari data yang didapat KONTAN, beberapa provinsi memang miliki kasus PHK pada 2017.
Mereka adalah Sumatera Utara, Kep. Riau, Lampung, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.
Sementara tiga Provinsi dengan angka PHK tertinggi adalah Kalimantan Timur dengan 3.088 pekerja, DKI Jakarta dengan 1.939 pekerja, dan Banten dengan 1.663.

BACA JUGA :
  • Pemprov DKI tebar 14.520 Kartu Lansia Jakarta
  • BPBD: DKI Jakarta diguyur hujan ekstrim siang tadi

Reporter Anggar Septiadi Editor Dessy Rosalina

DKI JAKARTA

  • Terpopuler
  • Terkomentari
  1. Batas barang penumpang kena bea masuk US$ 500
  2. Indeks naik, pelaku pasar berburu saham murah
  3. Intip rencana besar Telkom di tahun depan
  4. Jokowi ungkap 3 bandara baru di Jawa Barat
  5. Simak saham ini untuk perdagangan terakhir 2017
  1. Saat Sandiaga bertanya soal manfaat car free day
  2. MUI: Tak ada larangan ucapkan selamat Natal
  3. MUI: Isu Yerusalem, AS justru paling antidemokrasi
  4. http://investasi.kontan.co.id/news/menuai-berkah-dari-pedang-samurai
  5. Anies: Konsep penataan Tanah Abang sesuai aturan
Feedback â†' x Feedback â†" x Close [X] Sumber: Google News | Warta 24 Malu ku Tenggara Barat

Tidak ada komentar