Bupati Bekasi Terlalu Sering Mutasi Pejabat, Dampaknya Kini… - Warta 24 Maluku
GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

Bupati Bekasi Terlalu Sering Mutasi Pejabat, Dampaknya Kini…

Bupati Bekasi Terlalu Sering Mutasi Pejabat, Dampaknya Kini…

POJOKJABAR.com, CIKARANG PUSAT â€" Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Daris menilai, rotasi dan mutasi dianggap menjadi momok menakutkan bagi sejumlah pejabat di …

Bupati Bekasi Terlalu Sering Mutasi Pejabat, Dampaknya Kini…

POJOKJABAR.com, CIKARANG PUSAT â€" Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Daris menilai, rotasi dan mutasi dianggap menjadi momok menakutkan bagi sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

Menutur dia, seringnya dilakukan rotasi dan mutasi oleh Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, membuat sejumlah pejabat menjadi ‘takut’ dan terkesan terlalu berhati-hati dalam menjalankan tugas hingga berdampak terhadap buruknya pada penyerapan anggaran.

“Contohnya, pejabat A yang mengusulkan anggaran melalui pembahasan di DPRD hingga menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), setelah selesai justru diganti pejabatnya, dan pejabat baru justru tidak mau melaksanakan dengan alasan bukan usulannya. Hal seperti ini sering terjadi di Kabupaten Bekasi, dan akibatnya kegiatan banyak yang tidak terlaksana,” ucap Daris.

Daris juga menyayangkan keputus an bupati yang terlalu cepat melakukan rotasi dan mutasi pejabat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Bahkan kabarnya, di bulan Januari 2018 mendatang, akan kembali ada perombakan sejumlah pejabat eselon II dan III.

“Penyusunan APBD 2018 kan baru selesai. Sebaiknya biarkan yang sekarang menjabat ini menjalankan tugasnya sampai satu tahun anggaran berjalan, jangan buru-buru dirombak dan diganti dengan orang baru,” imbuh Daris.

Lanjut Daris, meski rotasi dan mutasi merupakan hak preogratif bupati, tentu akan berdampak negatif pada kinerja SKPD, karena DPRD yang memilki hak pengawasan anggaran sering menanyakan kepada pejabat terkait soal anggaran yang digunakan. Namun sayangnya, banyak yang tidak mengetahui dengan alasan baru menjabat.

“Makanya ini dampak dari sering dilakukan rotasi dan mutasi. Bahkan saya sering sampaikan kepada bupati, kalau melakukan rotasi dan mutasi akan berdampak pada kinerja eksekutif,” bebernya.

Meski begitu, Daris meng akui kalau DPRD tidak punya kewenangan intervensi untuk rotasi dan mutasi, karena itu kewenangannya ada di bupati. Akan tetapi, sebagai lembaga legislatif, DPRD bisa memberikan saran dan rekomendasi untuk kemajuan kinerja eksekutif.

“Jadi kami (DPRD,red) hanya sebatas menyarankan, supaya jangan terulang seperti tahun anggaran sebelumnya yang berdampak buruk terhadap penyerapan akibat rotasi dan mutasi yang dilakukan,” tukasnya.

Belum lama ini, Kamis (30/12/2017) sebanyak 21 pejabat eselon III di lingkungan Pemkab Bekasi dilantik oleh Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin.

(dho)


Sumber: Google News | Warta 24 Kabupaten Buru

Tidak ada komentar